Cibinong — Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bidang Organisasi dan Hukum (Orgakum), Sarana dan Prasarana (Saspras), serta Sekretariat pada Sabtu, 25 April 2026, bertempat di Aula Rapat Graha Pandu Cibinong.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Harian Kwarcab Kabupaten Bogor, Wakil Ketua Bidang Sarpras, Puslitbang, Kepala Badan Pendukung Evaluasi Tergiat, Kepala Badan Pendukung Akreditasi Gugus Depan, Ka. Pusdatin, para Andalan Cabang Unsur Wilayah (Ancuwil), serta jajaran Andalan Kwarcab.

FGD dilaksanakan sebagai forum formal yang menghadirkan diskusi terarah dan produktif antar bidang. Setiap bidang bekerja secara kolaboratif untuk berpikir bersama dan menghasilkan kesepakatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

  • Merumuskan Rencana Kerja (RK) Tahun 2026
  • Menetapkan regulasi prioritas organisasi
  • Menyusun arah strategis Rencana Kerja Tahun 2027
  • Menyiapkan fondasi kelembagaan menuju target Pramuka Hebat 2030

FGD menghasilkan beberapa rumusan penting, di antaranya:

  • Rekomendasi Rencana Kerja Tahun 2026
  • Daftar regulasi prioritas organisasi
  • Timeline kegiatan strategis
  • Arah kebijakan Rencana Kerja Tahun 2027
  • Draft hasil FGD yang siap dibawa ke forum pleno

Selain itu, ditegaskan bahwa setiap program dan kegiatan harus memiliki kejelasan aspek apa yang dikerjakan, siapa penanggung jawab (PIC), waktu pelaksanaan, serta output yang dihasilkan.

Dalam diskusi mengemuka sejumlah tantangan utama dalam tata kelola organisasi, di antaranya:

  • Sistem regulasi yang belum sepenuhnya tersedia atau belum berjalan optimal
  • Kelemahan pada aspek pengelolaan data sekretariat dan sarana prasarana
  • Ketimpangan kapasitas antar Kwartir Ranting (Kwarran), dimana sebagian masih tertinggal

Ditekankan pula pentingnya prinsip “the right man on the right job” dalam penempatan sumber daya manusia, dengan target 75% memiliki kompetensi menengah hingga tinggi, serta 25% mendapatkan pembinaan dan pendampingan intensif.

Dalam FGD juga dibahas sejumlah program prioritas, antara lain:

  • Desain Kwarran Tergiat berbasis indikator nasional, pendekatan PH 2030, serta kearifan lokal
  • Orientasi calon asesor akreditasi Gugus Depan sebanyak 25 orang
  • Workshop evaluator Kwarran/Kwarcab tergiat
  • Bimbingan teknis (Bimtek) staf Kwarcab
  • Penyusunan regulasi prioritas dan pelaksanaan Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
  • Dukungan implementasi program Satu Data Pramuka oleh bidang Komunikasi, Informatika, dan Pusdatin
  • Pengembangan bumi perkemahan (Buper) sebagai pusat kegiatan dan kemandirian kwartir

Instrumen penilaian Kwarran tergiat juga akan diperbaharui, serta dirancang dalam skema pengembangan empat tahunan hingga 2030.

Dalam sesi pemaparan, disampaikan bahwa program akreditasi Gugus Depan bukan merupakan program baru, namun menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya partisipasi, kesiapan sistem gudep yang belum optimal, serta instrumen yang belum berjalan efektif.

Sebagai solusi, disusun model penyederhanaan akreditasi dengan komposisi penilaian:

  • Administrasi (20%)
  • Sarpras (10%)
  • Pembinaan Pramuka Muda (35%)
  • Pembinaan Pramuka Dewasa (35%)

Direncanakan pula rekrutmen 100 asesor dari Kwarran, masing-masing dua orang per wilayah, yang akan mengikuti Bimtek selama dua hari dan simulasi visitasi sebelum bertugas secara resmi.

Tahapan implementasi dirancang dalam empat fase:

  • 2026: Fase Fondasi
  • 2027: Implementasi Awal
  • 2028–2029: Fase Akselerasi
  • 2030: Fase Puncak

Dari aspek kebijakan, disoroti pentingnya regulasi terkait iuran dan pembiayaan kegiatan. Standarisasi iuran menjadi kebutuhan mendesak, dengan batas bawah dan batas atas yang jelas, termasuk untuk kegiatan rutin, pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan bela negara.

Dalam bidang organisasi, masih ditemukan sejumlah Kwarran yang belum melaksanakan Musyawarah Ranting (Musran) dan belum dilantik secara resmi. Selain itu, penguatan Satuan Karya (Saka) akan dilakukan melalui pembentukan Dewan Saka sebagai penghubung antara DKC, Kwarcab, dan Pamong Saka.

Wakil Ketua Bidang Sarpras menegaskan bahwa dukungan sarana prasarana menjadi faktor kunci dalam pencapaian tujuan organisasi. Beberapa rencana strategis yang dibahas meliputi:

  • Pengembangan bumi perkemahan di wilayah Cipelang, Nanggung, Jasinga, dan Cijeruk
  • Dukungan terhadap program daerah seperti “1 Kecamatan 1 Hutan Kota”
  • Penataan Buper Cimandala serta pembentukan badan pengelola khusus
  • Penyusunan regulasi pengelolaan Buper dan perubahan skema retribusi menjadi sumbangan partisipatif

Selain itu, direncanakan pembentukan unit usaha kwartir melalui koperasi, optimalisasi aset lahan, serta dukungan logistik untuk kegiatan besar seperti Jambore Nasional.

Melalui FGD ini, Kwarcab Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan. Seluruh hasil FGD akan dibawa ke forum pleno sebagai dasar penetapan kebijakan strategis organisasi ke depan.

Dengan sinergi seluruh unsur, diharapkan Gerakan Pramuka Kabupaten Bogor mampu mencapai target besar menuju Pasti Hebat 2530.